Anggaran Rp 120 Miliar untuk Rumah Sakit Sidoarjo Barat Masuk APBD 2020

  • Senin, 02-Desember-2019 (19:36) Politik supereditor

     


    SIDOARJO - Tarik-ulur skema penganggaran untuk pembangunan RSUD Sidoarjo Barat terus berlanjut.

    Pemkab ngotot memakai KPBU atau kerjasama dengan pihak ketiga, sementara sebagian anggota DPRD Sidoarjo bersikukuh menggunakan APBD.

    Perbedaan pandangan itu juga menjadi materi paling alot dalam pembahasan APBD 2020 antara Badan Anggaran DPRD Sidoarjo dengan Tim Anggaran Pemkab Sidoarjo.



    Karena waktu sudah mepet, pada pembahasan akhir yang digelar Sabtu (30/11/2019) malam yang merupakan hari terakhir batas waktu penetapan APBD 2020, Banggar pun memutuskan untuk voting.

    Hasilnya, PKB dan koalisinya kalah dalam voting khusus menentukan anggaran untuk RSUD Barat, 14 suara banding 11 suara. Alhasil biaya pembangunan rumah sakit sebesar Rp 120 M pun masuk dalam APBD 2020.



    "Pembangunan RSUD Sidoarjo Barat penting, dan dibutuhkan masyarakat. Program ini juga tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Pemkab wajib merealisasikan program tersebut," kata Sudjalil, anggota Banggar dari PDIP.

    Selama ini PDIP bersama Gerindra, PAN-PPP, dan PKS getol menolak skema KPBU. Mereka lebih condong pakai uang APBD karena mampu, serta menolak KPBU lantaran dianggap memberatkan.



    Tahun 2019 sejatinya juga sudah dialokasikan Rp 120 M di APBD untuk Rumah Sakit di Krian itu. Tapi oleh Pemkab tidak diserap sama sekali. "Tahun depan harus diserap," tandas Sudjalil.

    Usai rapat banggar itu, kemudian digelar Rapat Paripurna bersama Pemkab Sidoarjo di gedung dewan. Injury time, paripurna penetapan APBD Sidoarjo tahun 2020 digelar pukul 23.45 WIB.

    Anggota Fraksi Nasdem-Demokrat Zahlul Yussar membacakan pendapat akhir fraksi. Dan seluruh fraksi menyetujui RAPBD dijadikan perda. "Kami meminta seluruh pihak mematuhi aturan yang berlaku," kata dia.



    Dari hasil pembahasan, APBD 2020 ditetapkan sebesar Rp 5,3 triliun. Angka itu meningkat drastis karena dalam draft RAPD 2020 pemkab hanya mematok nilai APBD Rp 4,8 triliun.

    Bupati Sidoarjo Saiful Ilah yang hadir pada Rapat Paripurna itu mengaku legowo dengan keputusan ini. Menurutnya, kepentingan rakyat harus jadi pertimbangan utama sehingga penuntasan APBD 2020 menjadi prioritas.

    Jika APBD tidak ditetapkan tengah malam kemarin, maka banyak yang bakal dirugikan karena harus memakai Perkada. Resikonya, hanya bisa mengeluarkan anggaran rutin untuk gaji pegawai, perawatan rutin, dan sebagainya. Tak bisa ada alokasi dana untuk pembangunan.



    "Alasan itu pula yang melandasi Fraksi PKB untuk legowo dengan keputusan ini. Meski sejatinya kami menyayangkan, pengambilan keputusan dalam pembahasan APBD kok lewat voting, bukan musyawarah mufakat," ujar Ketua Fraksi PKB Abdillah Nasih.

    Memang voting tidak dilarang dan tidak melanggar aturan, masih kata Nasih, tapi dalam pembahasan anggaran hal ini seperti tidak lazim.

    Menurutnya, ada tiga hal dalam proses pembahasan anggaran itu. RPJMD, pengalokasian kebutuhan masyarakat yang dirasa urgen, dan kepentingan politik.

    "Dan dinamika yang terjadi kali ini, kami melihat unsur politisnya terlalu besar," tandasnya.


     

    Polres Sidoarjo

Share it :

SEARCH

PROFIL

PENGGUNJUNG

Berita Terbaru

VIDEO

FACEBOOK

GOOGLE+